Implementasi

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah Kemitraan antara Pemerintah Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan cakupan dari layanan dasar, dan melalui meningkatkan peluang ekonomi diluar sektor pertanian bagi masyarakat miskin.

Kerangka perencanaan pembangunan nasional Indonesia (2005-2025) mencakup visi untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. ‘Adil’ berarti bebas dari segala bentuk diskriminasi atau keterbatasan, baik antar individu, atas dasar gender, atau daerah asal. RPJMN meliputi strategi khusus untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, remaja dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan dan bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan pedesaan, untuk memperkuat kapasitas masyarakat pedesaan dan masyrakat asli.[1]

Visi dan Misi bapak Presiden Joko Widodo dalam pembangunan nasional Indonesia (Nawacita) dan RPJMN menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di angka  6-8 persen per tahun, pengurangan kemiskinan sebanyak 7-8 persen dan penurunan koefisien Gini ke 0.36 pada tahun 2019[2]. Pemerintah juga memiliki target khusus dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar bagi 40 persen penduduk termiskin.

Pemerintah Australia telah menegaskan komitmen yang kuat untuk berada di garis terdepan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan serta meningkatkan kesetaraan gender di wilayah Indo Pasifik. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu dari enam prioritas Bantuan Australia; oleh Karena itu, lebih dari 80 persen dari seluruh program, terlepas dari tujuan program tersebut,  diharapkan mampu secara efektif menangani isu-isu gender dalam pelaksanaannya[3]. Lebih lanjut, Pemerintah Australia juga berkomitmen dalam menghasilkan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di negara berkembang dengan tujuan agar upaya pembangunan tidak meninggalkan siapapun[4].

Oleh Karena itu, KOMPAK memiliki arahan yang kuat dan mandat dari perspektif Pemerintah Indonesia serta Pemerintah Australia dalam mengintegrasi Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial (GESI) melalui kegiatan Fasilitas ini.

Strategi ini menggaris bawahi bagaimana KOMPAK akan merespon semua komitmen terkait kebijakan di tingkat pusat. Hal ini telah dikembangkan pada kerangka kerja kinerja strategis dan pengukuran menyeluruh KOMPAK. Ini merupakan pekerjaan yang terus berlanjut dan akan terus diiperbaharui dan diperluas seiring dengan perkembangan kegiatan KOMPAK.

Pendekatan dan strategi

KOMPAK mengadopsi pendekatan twin track  pada GESI, yang melibatkan:

  • Pengarusutamaan GESI: Bertujuan untuk memastikan GESI menjadi bagian terpadu dari perencanaan, persiapan, penerapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seluruh bidang hasil
  • Inisiatif utama GESI: Bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tertentu, mengidentifikasi dan menguji strategi untuk replikasi, atau menginformasikan perkembangan program di masa mendatang

Tujuan strategi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan mekanismenya dalam mengintegrasikan GESI ke intervensi KOMPAK, melalui pendekatan twin track (lihat di bawah ini). Tabel 2 menguraikan fokus utama dalam kaitannya dengan masing-masing EOF

Tabel 2     Strategi GESI yang terkait dengan EOFO KOMPAK

Capaian akhir fasilitas

Intervensi fokus

EOFO 1: pemerintah Daerah dan unit layanan dapat mengatasi kebutuhan layanan dasar lebih baik

  • Memastikan keterlibatan kebijakan meliputi analisis GESI yang terkait dan rekomendasi relevan
  • Memfasilitasi keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam layanan yang terkait dengan kebijakan dan perencanaan pemerintah dan layanan dasar
  • Mempromosikan kesadaran dalam memahami dan merespon bermacam kebutuhan, terutama pada kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam perencanaan layanan garis depan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatannya.

EOFO 2: kelompok miskin dan rentan menerima manfaat dari meningkatnya pemerintahan desa

  • Memastikan terlibatnya kebijakan meliputi analisis GESI terkait dan rekomendasi yang relevan
  • Mempromosikan perhatian pada pemahaman dan respon atas kebutuhan yang terpilah, khusunya pada perempuan, orang cacat, dan keompok terpinggirkan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan.
  • Mempromosikan kepemimpinn dan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan desa

Manfaat bagi kelompok miskin dan rentan dari peningkatan kesempatan kerja di luar pertanian dan pembangunan ekonomi

  • Memastikan keterlibatan kebijakan yang meliputi analisis terkait dengan GESI dan rekomendasi yang relevan
  • Peningkatan kesadaran partisipasi tenaga kerja perempuan dalam kebijakan dan program Pemerintah Indonesia yang relevan
  • Mengidentifikasi dan uji strategi atau model dalam mempromosikan peluang ekonomi bagi perempuan

 

Teori Perubahan

Teori GESI KOMPAK untuk Perubahan berkaitan erat dengan teori perubahan KOMPAK menyeluruh, dan diringkas sebagai berikut:

  • JIKA kebijakan pengalihan fiskal dan formula alokasi anggaran semakin jelas, dengan mempertimbangkan keragaman lokal, DAN lebih dapat dipahami, maka aliran dana ke pemerintah daerah dan unit layanan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk masyarakat miskin, perempuan, orang-orang cacat, dan kelompok terpinggirkan lainnya.
  • JIKA kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa lebih memahami kebutuhan kelompok miskin, perempuan, dan terpinggirkan DAN juga mendapat dukungan melalui pengawasan dan fasilitasi, MAKA dana akan semakin dialokasikan dalam mendukung pelayanan dan pembangunan desa yang bertujuan untuk menguntungkan kaum miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan.
  • JIKA ada peningkatan pada keterlibatan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok terpinggirkan atau rentan lainnya, dan lembaga pendukung seperti LSM, pada diskusi desa, pengambilan keputusan dan perencanaan, MAKA keputusan desa dan perencanaan akan dapat lebih bertanggung jawab kepada kebutuhan dan kepentingan populasi ini.
  • JIKA KOMPAK memfasilitasi identifikasi dan pembuktian dari berbagai keputusan kebijakan dan program yang dirancang untuk menguntungkan kaum miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya, SERTA dapat mengidentifikasi juara yang terkait di pemerintahan dan masyarakat sipil, dimana inisiatif tersebut akan dilaksanakan dan dari waktu ke waktu, membawa manfaat luas kepada kelompok-kelompok. Inisiatif tersebut dapat berhubungan dengan model layanan, perusahaan masyarakat, dan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja diluar pertanian.

 

[1] Bappenas (2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [National Medium-term Development Plan, RPJMN] 2015–2019, GOI: Jakarta. p.6.

[2] Bappenas (2016), social protection and poverty reduction in Indonesia: toward comprehensive system, Vivi Yulaswati-Director of Poverty Reduction and Social Welfare, presentation material. p.6.

[3] Department of Foreign Affairs and Trade-Australian Government, 2016: Gender equality and women’s empowerment strategy. p.1.

[4] DFAT-Pemerintah Australian, 2015: Pembangunan untuk semua 2015-2020: Strategi for strengthening disability-inclusive development in Australia’s aid program. p.1.

UNDUH & PRESENTASI
Gender Equality and Social Inclusion Strategy
  • 25 Jan 2017
  • File Size 4.00 KB
RELATED ARTICLES

Gubenur Aceh terima kunjungan Wakil Duta Besar Australia

BANDA ACEH: Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia,…

Tim Kedubes Australia Pantau Pelayanan Publik di Bireuen

BIREUEN. Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia, memantau aktivitas pelayanan masyarakat di tiga lokasi…

Kunjungan Pemerintah Australia untuk Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Bondowoso, Jawa Timur

Bondowoso (31/8) – Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies selaku Minister-counsellor melakukan kunjungan ke Kabupaten…